Jawaban:

UU yang sesuai dengan BPOM adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengelolaan sumber daya kesehatan. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah salah satu lembaga yang diberikan otoritas oleh UU tersebut untuk mengawasi obat-obatan dan makanan yang beredar di Indonesia.

Sedangkan untuk tenaga kerja, UU yang sesuai adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha, sistem peradilan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Untuk pihak yang berwajib, tergantung pada bidang yang bersangkutan. Misalnya, untuk bidang keuangan dan perbankan, pihak yang berwajib adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk bidang perdagangan, pihak yang berwajib adalah Kementerian Perdagangan. Dan seterusnya.

Semua UU yang ada di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hukum adalah sistem aturan yang berlaku di suatu negara untuk mengatur tingkah laku orang-orang di dalamnya, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan bidang-bidang lainnya.