Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diperoleh secara otomatis. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau parlemen, tanpa perlu adanya permohonan dari pihak lain.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dengan tujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Jika terdapat undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut melalui keputusan yang disebut "Putusan MK RI".