A. Memberikan pertimbangan atas pemberian amnesti dan abolisi

C. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan penerimaan duta

D. Memberikan pertimbangan atas pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

E. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki mandat dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah mengalami empat kali amandemen, terdapat beberapa perubahan wewenang DPR yang perlu diperhatikan. Yakni sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan atas pemberian amnesti dan abolisi.

Kewenangan DPR ini memungkinkan DPR untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan (amnesti) dan abolisi (penghapusan atau pengurangan hukuman) kepada tahanan atau narapidana.

b. Amandemen dan pemberlakuan UUD 1945

Di bawah kewenangan ini, DPR memiliki hak untuk mengubah atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar konstitusional atau dasar hukum Negara Indonesia.

c. Pertimbangan pengangkatan dan penerimaan duta besar

Dengan kewenangan DPR ini, DPR berhak untuk mempertimbangkan pengangkatan dan penerimaan duta atau diplomat negara lain yang bertugas di Indonesia.

d. mempertimbangkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Kewenangan DPR ini memberikan hak kepada DPR untuk mempertimbangkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya, yang dapat dilakukan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan negara.

e. berkonsultasi dengan Presiden dan merumuskan undang-undang untuk mendapat persetujuan bersama.

Kewenangan DPR ini memungkinkan DPR untuk berdiskusi dengan Presiden dan merumuskan undang-undang yang tidak dapat disahkan menjadi undang-undang tanpa persetujuan bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).