1. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh negara yang tidak terbatas dan tidak terbagi dengan siapapun. Kedaulatan juga dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum dan aturan.

Ciri khas kedaulatan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari kasus di atas, yaitu penanganan pengungsi Rohingya. Dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain atau pihak manapun dalam menentukan kebijakan dalam wilayahnya. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan terkait masalah internalnya, termasuk dalam menangani pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia.

2. Kasus yang disebutkan di atas tidak secara langsung terkait dengan bentuk legitimasi eliter pada subjek wewenang dalam demokrasi Pancasila. Namun, demokrasi Pancasila memiliki prinsip dasar bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, wewenang dan kewenangan pemerintahan tidak hanya berada di tangan satu kelompok elit atau partai politik, tetapi terbagi secara adil dan demokratis kepada semua warga negara.

Dalam konteks kasus yang disebutkan di atas, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam menentukan kebijakan pembatasan akses internet. Bukan hanya kepentingan kelompok tertentu, seperti elite politik atau perusahaan telekomunikasi. Oleh karena itu, legitimasi dalam demokrasi Pancasila harus didasarkan pada keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

3. Dalam konteks negara Inggris, negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum. Hal ini disebabkan karena Inggris memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan absolut dan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kedaulatan di Inggris juga diletakkan pada Parlemen, yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan, yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Oleh karena itu, negara Inggris dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum (rule of law state) yang menganut kedaulatan hukum.

Pembahasan:

Terdapat beberapa teori klasifikasi negara modern, di antaranya adalah berdasarkan letak geografis, bentuk pemerintahan, jumlah penduduk, tingkat pengembangan ekonomi, dan sebagainya. Namun, teori klasifikasi negara modern yang paling populer adalah teori Max Weber, yang membagi negara menjadi tiga jenis berdasarkan tipe otoritasnya, yaitu;

1. Otoritas tradisional.
2. Otoritas rasional-legal.
3. Otoritas karismatik.

Sementara itu, menurut teori Leon Duguit, negara dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kedaulatannya,yaitu

1. Kedaulatan rakyat
2. Kedaulatan hukum
3. Kedaulatan agung.

Pelajari Lebih lanjut

Pelajari Lebih lanjut tentang Jelaskan teori tipe tipe negara yomemimo.com/tugas/24853139

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1