Jawaban:

a. Dengan adanya perombakan kabinet, maka koordinasi antar kementerian akan berubah. Hal ini karena adanya perubahan susunan organisasi pemerintah yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur dan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap kementerian. Misalnya, dengan melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka tugas-tugas yang diberikan kepada kementerian tersebut akan berubah. Hal ini juga berlaku untuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan Badan Pertanahan Nasional (di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Dengan adanya perubahan ini, maka koordinasi antar kementerian akan berubah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap kementerian.

b. Dengan berubahnya susunan organisasi pemerintah, maka perubahan tersebut juga akan merembet ke dalam perencanaan. Dalam hal ini, BKPM dan Kementerian Investasi akan memiliki peranan yang lebih penting dalam perencanaan organisasi. Hal ini karena BKPM akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penanaman modal di Indonesia serta memfasilitasi investasi di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai program investasi di Indonesia serta memfasilitasi investasi di Indonesia. Untuk itu, kementerian tersebut harus memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana cara mereka akan mengkoordinasikan program investasi di Indonesia serta bagaimana cara mereka akan memfasilitasi investasi di Indonesia. Selain itu, mereka juga harus memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana cara mereka akan meningkatkan kesadaran investor tentang potensi investasi di Indonesia serta bagaimana cara mereka akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.