jelaskan mengapa pelaksanaan HAM sifatnya terbatas dan tidak mutlak, serta harus diikuti dengan penegakan hukum ​

Pelaksanaan HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki sifat yang terbatas dan tidak mutlak karena adanya keterbatasan dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum. Beberapa faktor yang dapat membatasi pelaksanaan HAM antara lain:

1. Kepentingan Umum: Dalam beberapa situasi, hak asasi individu dapat dibatasi demi kepentingan umum atau keamanan masyarakat. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat dapat dibatasi dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan ancaman terhadap keamanan negara atau hak-hak orang lain.

2. Keberagaman Nilai dan Budaya: Setiap negara memiliki keberagaman nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi HAM. Terkadang, hal ini dapat menyebabkan konflik antara hak-hak individu dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi.

3. Ketidaksempurnaan Hukum dan Sistem Peradilan: Meskipun terdapat deklarasi internasional dan konstitusi nasional yang menjamin HAM, tidak semua negara memiliki sistem hukum dan peradilan yang efektif dalam menegakkan hak-hak tersebut. Ketidaksempurnaan dalam sistem hukum dan lemahnya penegakan hukum dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan HAM.

Oleh karena itu, pelaksanaan HAM harus diikuti dengan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum memegang peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak individu. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, pelanggaran terhadap HAM dapat dihukum dan korban dapat mendapatkan keadilan. Penegakan hukum juga memberikan sanksi dan mengurangi kemungkinan pelanggaran HAM di masa depan.

Pentingnya penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan HAM adalah untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan dijaga dengan tegas oleh pemerintah dan institusi hukum. Tanpa penegakan hukum yang efektif, pelaksanaan HAM dapat menjadi hampa makna dan rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran.