Penjelasan:

Isi dari peraturan pemerintah yang akan dibentuk oleh menteri untuk melaksanakan undang-undang yang memerintahkan norma tentang perusahaan yang boleh menyimpan dan mengekspor bahan baku baja dapat beragam tergantung dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, beberapa hal yang mungkin diatur dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain:

Persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin untuk menyimpan dan mengekspor bahan baku baja.

Batasan jumlah bahan baku baja yang dapat disimpan dan diekspor oleh perusahaan.

Ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang telah mendapatkan izin.

Sanksi atau tindakan yang diberikan apabila perusahaan melanggar ketentuan yang telah diatur.

Mekanisme pelaporan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang terhadap kegiatan penyimpanan dan pengiriman bahan baku baja yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketentuan lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut.