Jawaban:

Penjelasan:

Salah Tafsir UU ITE Dapat Turunkan Indeks Demokrasi Indonesia

24 September 2021 Maykada Harjono Sekretariat Aptika 0

Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto (kedua dari kiri) saat Webinar Diskusi Publik UU ITE di Surabaya, Kamis (23/9/2021).

Surabaya, Ditjen Aptika – Salah tafsir dalam penerapan UU ITE yang mencederai penegakan hukum dapat menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Surat Keputusan Bersama (SKB) Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut.

“Presiden punya concern terhadap UU ITE, ketika disalahtafsirkan akan menurunkan indeks demokrasi di indonesia. Pedoman ini sebagai upaya pemerintah supaya UU ITE tidak lagi ditarik-tarik oleh berbagai kepentingan, baik di pusat maupun daerah,” kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto saat Webinar Diskusi Publik UU ITE di Surabaya, Kamis (23/9/2021).

Menurut Henri, SKB yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo pada 23 Juni 2021 itu menjadi solusi antara sebelum adanya revisi UU ITE atau aturan lain seperti UU KUHP.