Kebijakan perampingan regulasi sebagai tindakan untuk mengatasi overload merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Kewenangan membentuk regulasi (executive act) yang seharusnya hanya diberikan kepada eksekutif saja, akan tetapi pada kenyataannya semua lembaga negara dapat membuat regulasi. Akibat dari pengaturan yang demikian adalah jumlah produk regulasi yang dibentuk menjadi sangat banyak dan cenderung terus bertambah (overload regulation). Overload produk regulasi baik jenis, bentuk maupun kelembagaan yang membentuk, disebabkan oleh longgarnya pengaturan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UndangUndang tersebut memberikan kesempatan dan pengakuan terhadap lembaga negara selain eksekutif untuk membentuk regulasi. Untuk mengatasi keadaan overload regulasi tersebut diperlukan strategi perampingan regulasi (streamlining strategy of regulations) yang tepat melalui salah atunya melalui pengaturan hukum baru (reconstruction) terhadap aturan hukum yang ada dan kemauan politik (political will) yang kuat dan sungguh-sungguh (strong and serious) serta berkelanjutan dari presiden. Tulislah secara ringkas 3 (tiga) Teori Hukum yang dapat menjadikan Tinjauan Pustaka dalam menyelesaikan penelitian tersebut​