Jawaban:

Dampak positif dan negatif pindahnya ibu kota negara dari jakarta ke kalimantan timur

TTs 10 Mendatar:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur
2. Peningkatan investasi di daerah baru
3. Peningkatan kualitas hidup di daerah baru
4. Penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia
5. Potensi pariwisata di daerah baru
6. Potensi pengembangan ekonomi lokal
7. Penurunan tingkat kemacetan di Jakarta
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jakarta
9. Pemulihan ekosistem di Kalimantan Timur
10. Peningkatan kualitas pemerintahan di daerah baru

TTs 10 Menurun:

1. Biaya besar yang diperlukan untuk pemindahan
2. Sulitnya menemukan infrastruktur yang memadai di daerah baru
3. Sulitnya akses ke daerah baru
4. Kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat adat di Kalimantan Timur
5. Sulitnya mencari tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu di daerah baru
6. Kerugian ekonomi bagi masyarakat Jakarta yang terkait dengan pemindahan ibu kota
7. Kehilangan sejarah dan budaya Jakarta yang telah terbentuk selama puluhan tahun
8. Kemungkinan menurunnya kualitas pelayanan publik di Jakarta
9. Kemungkinan meningkatnya tingkat kejahatan di Jakarta akibat keterlambatan pembangunan infrastruktur
10. Risiko keamanan akibat pindahnya pusat pemerintahan ke daerah baru

Bentuk negara Republik dengan parlementer

TTs 10 Mendatar:

1. Pengambilan keputusan yang demokratis
2. Peran kuat parlemen dalam pemerintahan
3. Perlindungan hak-hak asasi manusia
4. Kestabilan politik yang lebih tinggi
5. Lebih banyak partai politik yang terwakili dalam pemerintahan
6. Lebih terbuka terhadap perubahan dan reformasi
7. Pembagian kekuasaan yang jelas antara parlemen dan eksekutif
8. Lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah
9. Lebih mudah untuk mengganti pemerintah yang buruk
10. Kemampuan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih cepat

TTs 10 Menurun:

1. Terjadinya ketidakstabilan politik akibat terlalu banyak partai politik
2. Risiko terjadinya korupsi dan nepotisme di antara anggota parlemen
3. Sulitnya mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan di parlemen
4. Ketergantungan terhadap dukungan partai politik lain dalam pengambilan keputusan
5. Memakan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan
6. Terjadinya blokade legislatif dan paralisasi pemerintahan
7. Terjadinya kerusuhan dan demonstrasi politik
8. Keterbatasan kekuasaan eksekutif dalam mengambil keputusan
9. Kesulitan dalam melakukan perubahan dan reformasi dalam sistem parlementer yang ada
10. Terjadinya keputusan politik yang tidak efektif atau tidak memadai akibat campur tangan partai politik

Penjelasan: