Jawaban:

Kesimpulan:

Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa asas nasional aktif mengacu pada partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, asas nasional pasif menunjukkan peran rakyat sebagai penerima kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua asas ini merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia, yang menghargai hak-hak individu untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan serta keadilan dari pemerintah. Kombinasi kedua asas ini penting dalam membangun keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kestabilan negara.

Penjelasan:

Dasar hukum yang menjadi landasan asas nasional aktif adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Merupakan konstitusi Indonesia yang menyatakan negara berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, terdapat pengakuan terhadap hak untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Contoh asas nasional aktif dalam kehidupan sehari-hari adalah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, politik, dan pembangunan, seperti mengikuti pemilihan umum, mengajukan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta turut serta dalam program-program pembangunan.

Dasar hukum yang menjadi landasan asas nasional pasif adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Konstitusi Indonesia yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Contoh asas nasional pasif adalah rakyat sebagai penerima kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk menerima perlindungan dan keadilan dari pemerintah, serta mengharapkan pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

maaf kalau salah