Jawaban:

Pencantuman klausul baku dalam jual-beli dibolehkan selama klausul tersebut tidak merugikan konsumen atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pasal 4 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian atau menetapkan persyaratan yang merugikan konsumen. Klausul baku yang merugikan konsumen dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa klausul baku yang digunakan tidak merugikan konsumen.

Selain itu, pasal 7 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Jika informasi yang diberikan tidak benar atau tidak jelas, konsumen berhak untuk mengembalikan barang yang dibeli. Oleh karena itu, klausul baku yang tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat dianggap tidak sah.

Dalam hal ini, klausul yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dapat merugikan konsumen jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya menghindari pencantuman klausul tersebut atau memberikan pengecualian dalam situasi tertentu yang merugikan konsumen.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat klausul baku yang merugikan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan konsumen atau ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya memastikan klausul baku yang digunakan tidak merugikan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan: