Penjelasan:

Isi sidang ke-2 BPUPKI

Agenda Sidang :

Rancangan undang-undang dasar.

Rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan.

Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme

Perbedaan Pendapat

Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan undang-undang dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut, dan meminta ada pasal mengenai amandemen undang-undang dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian Liem Koen Hian mempertanyakan status orang Thionghoa yang pada masa kolonial disebut Timur Asing.

Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Johannes Latuharhary keberatan dengan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasyim mengatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan.

Akhir sidang BPUPKI

Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui undang-undang dasar negara. Rancangannya memuat: Pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan yang memuat Pancasila, Batang tubuh undang-undang dasar negara yang tersusun atas pasal-pasal.

Maaf kalau ada yang salah