Untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, seperti kekerasan, kekerasan seksual, atau pelanggaran hak politik, hukum dan mekanisme penegakan harus diterapkan secara tegas dan adil. Ini bisa berupa tindakan pidana, seperti penahanan, denda, atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Selain itu, badan penegak hukum harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, hakim, dan pihak lain yang terkait untuk mengungkap kebenaran dan memberikan ganti rugi bagi korban

Untuk pelanggaran HAM yang ringan, seperti diskriminasi, penyiksaan, atau pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, dapat ditangani dengan cara mediasi atau negosiasi antara pelaku pelanggaran dan korban. Ini bisa dilakukan dengan bantuan lembaga mediasi atau badan penegak hukum, atau melalui dialog dan kerjasama antar pihak yang terkait. Jika terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi.