Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemerintah selaku pengelola negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pendidikan harus diatur dengan Undang-Undang."

Selain itu, Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pembelajaran dan kebudayaan yang sesuai dengan martabat dan potensinya."

Dengan demikian, pemerintah harus memberikan akses yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan martabat dan potensi masing-masing individu. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak, baik di tingkat dasar maupun menengah, serta memfasilitasi akses bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.