Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, terdapat beberapa ancaman yang membayangi stabilitas negara, antara lain:

1. Konflik antar suku dan agama: Dalam konteks Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya, perbedaan ini bisa menjadi pemicu konflik. Dalam demokrasi liberal, kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi dianggap sebagai hak asasi yang harus dijaga, namun hal ini bisa juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah masyarakat dan mengadu domba antar suku dan agama.
   
   
2. Separatisme: Beberapa wilayah di Indonesia memiliki gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, gerakan ini menjadi lebih mudah untuk berkembang karena kebebasan berekspresi yang lebih besar dan munculnya ruang publik yang lebih terbuka. Hal ini bisa mengancam integritas dan stabilitas negara.
   
   
3. Korupsi dan politik uang: Demokrasi liberal membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam politik. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi korupsi dan politik uang. Dalam demokrasi liberal, calon-calon politik harus mengumpulkan banyak dana untuk memenangkan pemilihan, dan hal ini bisa menjadi sumber korupsi dan politik uang.
   
   
4. Kekerasan dan konflik di dalam negeri: Demokrasi liberal bisa memicu konflik internal dalam masyarakat. Kekerasan dan konflik di dalam negeri bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya persaingan politik yang ketat atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, meskipun demokrasi liberal memberikan kebebasan dan ruang untuk partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat, namun juga membuka ruang bagi berbagai ancaman yang bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara. Sebagai negara demokrasi, maka tugas kita adalah menjaga stabilitas dan keamanan negara agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati kebebasan yang dijamin oleh negara.