Jawaban:

Perlindungan konsumen dari aspek hukum pidana terkait dengan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana yang merugikan konsumen. Hukum pidana melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen, seperti penipuan, pemalsuan, atau penggelapan. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap konsumen dapat berupa denda, kurungan, atau bahkan hukuman mati.

Sementara itu, hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam hukum perdata adalah bagian dari aspek hukum privat. Hukum perdata mengatur tentang hubungan hukum antara individu-individu atau pihak-pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, termasuk perlindungan hak-hak konsumen. Hukum perdata memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari tindakan pelaku usaha yang melanggar hak-hak mereka, seperti terkait dengan kualitas produk, layanan, atau informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa pelanggaran kontrak atau delik.

Hukum perlindungan konsumen yang ada dalam hukum perdata bukan bagian dari aspek hukum publik. Aspek hukum publik mencakup hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan individu atau pihak swasta, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Sedangkan hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu-individu atau pihak-pihak swasta dalam kegiatan ekonomi. Namun, perlindungan konsumen dalam hukum perdata tetap menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dan dapat berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Penjelasan: