Jawaban:

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten/kota. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 18A UU No. 23 Tahun 2014 merupakan prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi hubungan wewenang (ayat 1) dan hubungan keuangan.