Jawaban:

Jabatan presiden merupakan salah satu jabatan paling penting dalam pemerintahan Indonesia, karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menjamin keberlangsungan negara dan kemakmuran rakyat.

Dalam kaitannya dengan Pancasila dan UUD 1945, jabatan presiden harus memegang teguh prinsip-prinsip yang tercantum dalam dasar negara tersebut. Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman, menghargai hak asasi manusia, dan selalu memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara UUD 1945 mengatur tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta tata cara pemilihan presiden.

Pada jabatan presiden 3 periode, terdapat beberapa presiden yang dapat dikaitkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pertama, Presiden Soeharto yang merupakan presiden pertama setelah Orde Baru. Meskipun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti pembatasan hak asasi manusia, penyiksaan terhadap tahanan politik, dan korupsi yang marak terjadi di era ini.

Kedua, Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Pancasila, Presiden Megawati memegang teguh prinsip persatuan Indonesia dan menghargai keberagaman bangsa. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam pemerintahannya, seperti masalah korupsi yang masih terus terjadi dan tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, Presiden Joko Widodo merupakan presiden Indonesia yang memimpin pemerintahan selama dua periode. Presiden Joko Widodo telah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti program pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh rakyat, dan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di era pemerintahannya, seperti masalah kekerasan terhadap warga negara dan masalah korupsi.

Penjelasan: