Jawaban:

1. beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain: kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban, ketidakadilan sistemik, korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

2.lima faktor kunci yang dapat menjadi penentu keberhasilan tersebut antara lain: keberadaan hukum yang jelas dan berlaku adil bagi semua orang, keberadaan sistem hukum yang kuat dan independen, adanya sumber daya dan anggaran yang cukup untuk menjalankan sistem hukum, dukungan dari masyarakat dalam mematuhi hukum, dan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem hukum.

3. Pers memegang peran penting dalam masyarakat demokrasi karena berfungsi sebagai penjaga dan pengawal demokrasi itu sendiri. Pers memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang akurat, tepat, dan obyektif mengenai berbagai isu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk isu-isu politik dan sosial. Dengan memberikan informasi yang akurat, pers membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam berbagai hal, termasuk dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pers juga berperan dalam memeriksa kinerja pemerintah dan mengawasi jalannya kebijakan publik, sehingga dapat mengontrol kekuasaan pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

4. Desentralisasi adalah suatu sistem yang memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain yang ada di dalam suatu negara. Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan yang semula hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, diberikan pula kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar keputusan-keputusan yang dibuat dapat lebih akomodatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah yang ada. Melalui desentralisasi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan keuntungan yang lebih baik bagi daerah tersebut.

5. Di Indonesia, ada lima prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kedaulatan rakyat, yang mengakui bahwa kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedua, musyawarah dan mufakat, yang menekankan pentingnya dialog dan diskusi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, permusyawaratan perwakilan, yang mengharuskan para pemimpin negara dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Keempat, negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dan kelima, hak asasi manusia, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.