Di Indonesia, terdapat tiga cabang kekuasaan dalam suprastruktur politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden, wakil presiden, dan kabinet menteri, bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Cabang legislatif terdiri dari DPR dan DPD, bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Cabang yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia.