Dalam melakukan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, pemerintah memiliki berbagai upaya dalam menanganinya. Berikut ini yang bukan upaya pemerintah dalam penanganan terhadap pelanggaran hak warga negara adalah menerbitkan A. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM B UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak C. UU No 23 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korbanD. UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
E. UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum ​