Jawaban:

Dalam negara demokrasi, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, di mana rakyat secara langsung atau tidak langsung memilih wakil-wakilnya untuk memimpin negara.

Dasar hukum dari prinsip ini dapat ditemukan dalam konstitusi atau UUD (Undang-Undang Dasar) dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam UUD 1945 Indonesia, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan kata lain, rakyat diakui memiliki kedaulatan atas negara dan memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Namun, meskipun rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan di negara demokrasi, hal ini tidak berarti bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat secara langsung. Dalam praktiknya, rakyat seringkali memilih wakil-wakilnya untuk memimpin negara dan mengambil keputusan atas nama mereka. Oleh karena itu, peran wakil-wakil rakyat, seperti anggota parlemen atau pejabat publik lainnya, sangat penting dalam menjalankan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat.

Dalam praktiknya, pemegang kekuasaan di negara demokrasi harus mematuhi aturan-aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD negara tersebut. Pemegang kekuasaan juga harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, peran media massa dan organisasi masyarakat sipil (OMS) juga sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang kekuasaan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.

Dalam kesimpulannya, rakyat di negara demokrasi diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya untuk memimpin negara. Namun, kekuasaan ini harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan-aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD negara tersebut. Pemegang kekuasaan harus juga memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tugas-tugasnya.