Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Infrastruktur politik tersebut terdiri atas 5 komponen, yaitu :

• 1. partai politik (politicalparty) Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek sampai jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

2. Golongan kepentingan (interest group) Yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. 

• 3. Golongan penekan (pressure group) Yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. 

4. Media / Alat komunikasi politik (media political communication) Yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 

• 5. Tokoh politik (political figure) Suatu suasana politik yang menyangkut kehidupan infrastruktur ternyata tidak dapat dipisahkan dari peranan tokoh-tokoh politik tertentu yang mewarnai kehidupan golongan-golongan yang bersangkutan.