Kejaksaan merupakan salah satu dari lima lembaga pemerintahan di Indonesia yang memiliki fungsi perlindungan dan penegakkan hukum. Di samping kejaksaan, terdapat beberapa lembaga lain, yaitu:

Kepolisian Republik Indonesia

Hakim

Advokat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kelima lembaga perlindungan dan penegakkan hukum tersebut saling menjalin kemitraan sebagai lembaga negara untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hukum di Indonesia. Di antara kelima lembaga tersebut, terdapat satu lembaga yang masih muda karna baru didirikan pada 29 Desember 2003. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah KPK.

Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pemerintahan yang independen (mandiri) dan tidak dintervensi oleh pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya. Seperti penamaannya, KPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam pemerintahan Republik Indonesia.

KPK sendiri didirikan sebagai pengaruh dari peristiwa reformasi dan banyak ditemukan tindak KKN dalam tubuh pemerintahan di masa Orde Baru. KPK didirikan sebagai amanat dari UU No. 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi.

KPK dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh empat orang wakil ketua, di mana ketua dan para wakilnya tersebut haruslah merangkap sebagai anggota dari KPK. Setiap wakil ketua tersebut membawahi empat bidang yang berbeda, yaitu Pencegahan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Penindakan.

Dari keempat bidang tersebut, bidang Penindakan bertanggung jawab untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan. Anggota pada bidang tersebut diambil dari keanggotaan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, anggota yang bertanggung jawab melakukan penuntutan secara khusus diambil dari pejabat fungsional Kejaksaan Republik Indonesia.

Selayaknya lembaga independen, KPK memiliki keleluasaan dalam menjalankan berbagai kewajibannya, tanpa adanya intervensi ataupun tekanan dari pihak lain. Berikut berbagai kewajiban yang dimiliki oleh KPK.

• Melakukan berbagai tindakan untuk menangkal tindak kejahatan penggelapan.
• Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pemerintahan.
• Melakukan pelacakan, penyidikan dan investigasi, serta penuntutan terhadap tindak kejahatan penggelapan.
• Menjadi pengontrol lembaga yan berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak penggelapan.
• Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak penggelapan.

Pelajari Lebih Lanjut

Materi tentang lembaga penegakan hukum di Indonesia yomemimo.com/tugas/7232575          

Materi tentang pengertian, tugas, dan fungsi KPK yomemimo.com/tugas/2746275          

Materi tentang tugas dan wewenang KPK yomemimo.com/tugas/1521514    

Detail Jawaban

Kelas: 10

Mapel: PPKN

Bab: Bab 2 - Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Kode: 10.9.2

#JadiRangkingSatu