Penjelasan

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 17 Tahun 2003).

a) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-Iembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b) Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

c) Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d) Peduli pada Stakeholder

Lembaga-Iembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e) Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f) Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g) Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-Iembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

i) Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dalam mengelola keuangan negara untuk menuju Indonesia Baru di masa depan, good governance menjadi alternatif dalam menjalankan pemerintahan. Pengembangan good governance sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi untuk dapat menginstitusikannya secara efektif dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia pada umumnya, dan dalam manajemen keuangan negara pada khususnya.

Prinsip dasar yang menandai good governance secara universal antara lain adalah kepastian hukum, transparansi, partisipasi. profesionalisme, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), yang dalam konteks nasional perlu ditambahkan dengan nilai dan prinsip daya guna, hasil guna, bersih, desentralisasi, kebijakan yang serasi dan tepat, serta daya saing.

Secara konseptual good governance merupakan paradigma dan sistem peradaban yang luhur dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan good governance dalam mengelola keuangan negara, pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan menjalankan prinsip-prinsip good governance dengan konsisten.

Assalamuaallaikum:))