Jawaban:

Partai-partai politik yang berfusi ke kelompok demokrasi pembangunan adalah IPKI, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, dan PNI.

Penjelasan:

Latar Belakang terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan.

Setelahmenjabat  menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1968 , kegiatan dilakukan Soeharto, salah satunya adalah menghadiri kongres XII Partai Nasional Indonesia di Semarang pada 11 April 1970. Dalm pidatonya yang isinya tidak jauh tentang ucapan terima kasih kepada PNI, cita-cita pembangunan yang digagasnya. Menurut Seoharto, kehidupan kepartaian yang sehat adalah penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dan salah satu cara untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan  yaitu dengan penyederhanaan jumlah partai. Pada intinya pidato Soeharto di Kongres XII PNI itu adalah penegasan dari gagasan penyederhanaan partai sesuai Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/ 1966.  

Presiden Soeharto juga melontarkan pernyataan senada pada 7 Januari 1970 saat bertemu pimpinan 9 partai politik di Indonesia. PresidenSeoharto menyarankan kepada pimpinan 9 partai politik dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) tentang pengelompokan partai-partai menjadi Golongan Spirituil, Golongan Nasionalis, dan Golongan Karya. Gagasan pengelompokan tersebut (kemudian menjadi fusi), pada awalnya diterima dengan baik dan mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh partai politik.

Partai yang mula-mula memberikan dukungan adalah PNI dan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Djarnawi Hadikusumo Ketua Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menyatakan gagasan penyederhanaan partai itu sesuai dengan rencana yang dicanangkan Kongres Umat Islam tahun 1969. Sedangkan tokoh partai Nahdlatul Ulama (Partai NU) Subchan Z.E. melihat itu sebagai usaha memperkecil banyaknya pendapat yang muncul dari masyarakat.  

Sementara sikap kontra muncul dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka terutama menolak untuk dimasukkan dalam golongan spirituil dan lebih berkenan untuk bergabung dengan golongan nasionalis. Tidak lama kemudian, pada 9 Maret 1970, pimpinan partai gabungan kelompok nasionalis—PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik—membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1971.