Perkembangan Hukum Di Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun

hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui

pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke

bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang

belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur

segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan

hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan

Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya

Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS

1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi

liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif

dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau

demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi

secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses

perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-

bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-

pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar

kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam

konstitusi. Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan

penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang

berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan

kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk

merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan

kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin

lah yang termuat dalam produk hukum.

Semoga membantu