Bagaimana hubungan BPUPKI dengan Pancasila serta PPKI dalam menyiapkan proklamasi 17 Agustus 1945?​

BPUPKI dalam periode kinerjanya, yang hanya beberapa bulan, telah menggelar 2 kali sidang resmi: 29 Mei sampai 1 Juni, dan 10-17 Juli 1945. Ada satu sidang lagi yang dilakukan kendati tidak resmi dan hanya diikuti beberapa anggota pada masa reses, antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945.

Setidaknya ada 12 anggota yang berpidato di sidang pertama, salah satunya M. Yamin. Ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Di sinilah M. Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada hari ketiga sidang pertama itu, Mr. Soepomo juga mengungkapkan rumusan serupa, yang diberi nama "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.

Di hari terakhir, pada 1 Juni 1945, tepat hari ini 74 tahun lalu, Sukarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah hari lahir Pancasila.

dalam perundingan alot pada sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan PPKI dibentuk untuk “mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka". Sementara tugasnya, antara lain: meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang telah disepakati di level BPUPKI; mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang; dan menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka nanti.

Jepang akhirnya benar-benar kalah dari Sekutu. Dan, atas desakan kaum muda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu dilakukan tanpa menunggu persetujuan Jepang sehingga apa yang selama ini direncanakan Dai Nippon tidak tercapai.

Sidang PPKI berikutnya digelar pada 18 dan 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan UUD 1945, memilih Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi.

Selain itu, dirumuskan pula gagasan pembentukan Komite Nasional Indonesia untuk membantu presiden dan wakil presiden. Komite ini diresmikan dalam sidang berikutnya pada 22 Agustus 1945. Ia juga menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai angkatan perang Republik Indonesia, cikal-bakal TNI dan Polri.