Jawaban:

Dampak positif amandemen UUD 1945 :

Menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada UUD 1945. Dapat menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman. UUD 1945 akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dulu, ada sebuah lembaga tertinggi Negara yaitu MPR yang mengatasi semua lembaga Negara yang lainnya yang kemudian diperalat untuk melestarikan kekuasaan totaliter. Sekarang, UUD 1945 yang menjadi pedoman tertinggi dan tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara yang dapat diperalat untuk melanggengkan kekuasaan. Dulu, MPR dapat mengambil keputusan yang dapat saja tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sekarang, ada mekanisme check and balances antara Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden, BPK, KY) yang menyebabkan akuntabilitas yang lebih jelas antar Lembaga Tinggi Negara.

Dulu, MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang, kitalah sebagai Warga negara Indonesia yang harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih presiden secara langsung.

Dulu, memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa saja mengakibatkan pencekalan atau pemenjaraan dari pemerintah karena tuduhan melawan Negara. Sekarang, memperjuangkan HAM adalah memperjuangkan Konstitusi Negara sehingga pemerintah harus juga mendukungnya.

Dulu, yang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang, yang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang Indonesia sejak kelahirannya.

Dampak negatif amandemen UUD 1945 :

Dampak negatif akibat dari amandemen UUD 1945 apabila dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat.

Ketika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya antara lain lahirnya aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara.