Jawaban:

1. Faktor-faktor untuk melakukan politik luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Maksud dari faktor internal adalah adanya kekhawatiran terhadap kelangsungan hidupnya melalui kudeta ataupun paksaan dari negara lain. Faktor internal meliputi hal-hal seperti:

a. Adanya kepentingan nasional yang nggak bisa dipenuhi kalau cuma dilakukan didalam negeri, baik yang sifatnya ekonomis, politik, kultural, ataupun keamanan.

b. Keinginan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan nasional.

c. Keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain.

Yang kedua adalah faktor eksternal. Maksud dari faktor eksternal adalah ketentuan hukum yang nggak bisa ditolak kalau sebuah negara nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

a. Adanya perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang.

b. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim,tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara.

2. Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (cultural exchange).

3. Hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk memperkuat jalinan kerjasama dibidang ekonomi, politik dan keamanan, dan juga pendidikan sehingga Indonesia semakin berkembang.

4. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam UUD RI 1945 alinea IV. Ada empat poin tujuan negara yang bisa dijadikan pedoman bernegara.  

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

5. PBB lahir atas kebutuhan untuk menengahi konflik yang terjadi di dunia internasional lewat jalur negosiasi. Adanya Perang Dunia II mendorong Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Uni Soviet merumuskan Deklarasi PBB pada Januari 1942. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara untuk menekan Jerman, Italia, dan Jepang yang menjadi pelaku perang.

Deklarasi akhirnya dilanjutkan dengan perumusan Piagam PBB pada konferensi di San Fransisco yang diselenggarakan 25 April 1945. Konferensi ini dipimpin Presiden AS Franklin Roosevelt, PM Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Konferensi dihadiri 50 negara dari berbagai benua.

6.  Ketidakpuasan Soekarno terhadap berdirinya Malaysia mencapai puncaknya pada 1964. Ketidakpuasan Soekarno terhadap PBB dalam menyelesaikan konflik mendorong Indonesia keluar dari PBB. Lihat Foto Surat pengunduran diri Indonesia dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Januari 1965.(International Legal Materials Vol. 4, No. 2) Pada 1 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant.

Indonesia ingin:

- Para anggota PBB tidak mendukung Malaysia ke dalam anggota Dewan Keamanan PBB

- Para anggota PBB akan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB

- Memperingatkan PBB bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam melaksanakan niatnya.

Ancaman itu tak membuahkan hasil. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno pun memutuskan keluar dari PBB. Soekarno bercerita keinginannya itu sempat ditentang oleh pemerintah-pemerintah dari negara lain.

7. Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

8.  Filipina (negara pendiri ASEAN), Indonesia (negara pendiri ASEAN), Malaysia (negara pendiri ASEAN), Singapura (negara pendiri ASEAN), Thailand (negara pendiri ASEAN), Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997), Kamboja (30 April 1999)

Perluasan keanggotaan

Mengingat kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN:

Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok (Taiwan), Timor Leste