Jawaban:

Pemerintahan Orde Baru yang represif dan dijangktiti oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan kerusakan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Penegakan hukum dan kebijakan ekonomi saat itu dirasakan semakin  menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan.  

Selain itu, momen perubahan dari rezim otoriter menjadi demokratis sangat rentan dengan beragam gejolak. Menurut Gerry Van Klinken, dalam Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars, kelompok-kelompok masyarakat memanfaatkan posisi negara yang lemah dengan melakukan berbagai upaya kekerasan terhadap kelompok lain karena termarjinalisasi selama rezim Orde Baru. Serangkaian kekerasan komunal yang bernuansa etnis dan agama pun muncul di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.  

Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan.  

ADVERTISEMENT

Contohnya Presiden B.J Habibie menerbitkan Inpres No. 26/1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres tersebut berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lalu Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ritual keagamaan secara terbuka. Sebelumnya, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 16/1967 tentang Larangan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.  

Kini, Imlek dapat dirayakan secara terbuka dan menjadi Hari Libur Nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang salah satunya dapat diwujudkan dengan sikap menghormati pemeluk agama lain.

Penjelasan:

Maaf kalo Salah