32 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah di dalam Negara kesatuan
Republik Indonesia dikenal adanya daerah otonom dan daerah administratif. Yang dimaksud
daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
system negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang termasuk daerah otonom adalah
A kota dan desa
B. kecamatan dan kota
C. kabupaten dan kota
D. kabupaten dan kecamatan​