Jawaban:

Bidang Sosial-Politik

Dalam kehidupan sosial-politik, landasan masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut menegaskan bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan dan kehidupan berdemokrasi.

Dengan penanaman sikap tersebut, bangsa Indonesia terus berupaya menghadirkan Negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Sistem perwakilan dalam pemerintahan Indonesia adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial-politik.

Bidang Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, bentuk kerjasama tergambar dalam pasal 23A UUD 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang.” Pajak digunakan Negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Disamping itu, perekonomian juga disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan, salah satu wujud konkretnya adalah berdirinya Koperasi.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.” Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.” Berdasarkan 2 pasal tersebut maka setiap warga Negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan Negara, salah satunya adalah melalui bela Negara.