Jawaban:

1.MPR:mengubah dan menetapkan undang undang

-melantik presiden dan wakil presiden

2.presiden:sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD,AL dan AU

-mengangkat duta dan konsul

-menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

-presiden mengesahkan undang" yang telah di setujui bersama untuk menjadi undang undang

3.Wakil presiden:menggantikan tugas jika presiden mangkat atau diberhentikan menjadi presiden

-membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya

-mengawasi operasional pembangunan dengan bantuan departemen lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau depti pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

4.Dpr:Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

-Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

-Menetapkan UU bersama dengan Presiden

-Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

5.DPD: Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang

-Pembahasan Rancangan Undang-Undang

-Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK

-Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

6.pemerintah daerah: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7.DPRD provinsi:Membentuk Perda bersama Gubernur.

-Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur.

-Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

8.DPRD kota/kabupaten:Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati/walikota

-Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati/walikota

-Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD

9.partai politik:sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.