Jawaban:

Pembangunan Nasional mencakup beberapa aspek kesatuan, seperti kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Bagaimana cara Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, Kesatuan Sosial dan Budaya, Kesatuan Ekonomi, serta Kesatuan Hankam? Sebelum masuk ke sana, perlu dipahami terlebih dahulu tentang definisi atau arti dari Kesatuan Bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keragaman di dalamnya. Misalnya dlihat dari suku bangsanya, negara ini terdiri dari berbagai suku seperti Jawa Sunda, Dayak, Bugis, dan sebagainya. Dari setiap suku bangsa memiliki beraneka budaya yang memperkaya corak budaya asli Indonesia. Semua keanekaragaman tersebut memerlukan persatuan. Dengan persatuan, maka semua yang tampak berbeda itu dapat bersatu sebagai kebulatan yang utuh. Dan, bersatu bangsa didorong dari kemauan secara sadar dan penuh tanggung jawab dalam mencapai kehidupan bangsa yang bebas di suatu wadah negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Definisi atau Arti Kesatuan Bangsa Saat persatuan bangsa tercipta, maka muncul kesatuan bangsa. Menurut buku PPKN Kelas XI (Kemdikbud 2017), kesatuan bangsa adalah kondisi yang utuh yang memperlihatkan keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Oleh sebab itu, unsur aman, sentosa, dan jaya bisa didapatkan ketika sudah tercipta kondisi kesatuan bangsa. Menurut laman Kementrian Keuangan, persatuan dan kesatuan adalah prasyarat utama jika ingin melakukan pembangunan di suatu negara. Dalam kemajemukan masyarakat diperlukan kemampuan menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, wujud kesatuan bangsa dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut ini perwujudan kesatuan tersebut dalam beberapa aspek kehidupan. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Politik Keutuhan wilayah nasional dengan semua isi dan kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta bertekad mencapai cita-cita bangsa. Pancasila dalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandari, membmbin, dan mengarahkan bangsa ke tujuannya. Kehidupan politik di Nusantara adalah satu kesatuan politik yang dilakukan berdasar Pancasila dan UUD 1945. Seluruh kepulauan Nusantara adalah kesatuan hukum yang hanya ada satu hukum mengabdi pada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif lalu diabadikan bagi kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Ekonomi Wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, keperluan hidup sehari-hari mesti tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan untuk usaha berdamai berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa adalah kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang lalu adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Budaya Indonesia hakikatnya satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Kesatuan Hankam Ancaman terhadap satu daerah hakikatnya ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.