Jawaban dan penjelasan

Berbagai banyaknya sistem ekonomi yang beredar di dunia bisa menyebabkan terjadinya masalah ekonomi modern yang sering dialami para pebisnis yang kewalahan untuk menerapkannya pada bisnis yang sedang dijalankan. Namun, di Indonesia terdapat beberapa sistem eknomi yang dianut para pebisnis, salah satu diantaranya adalah sistem ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila masih dapat diharapkan menjadi satu sistem bisnis yang tepat bagi para pelaku bisnis di Indonesia saat ini, terbukti dari lahirnya para pendiri perusahaan start up yang hadir merebut pasar konsumen di Indonesia.

Namun terkadang Sebagian orang sulit mengenal apa itu Pancasila, apa arti Pancasila yang sebenarnya. Karena sebagian pebisnis di Indonesia terkadang sulit memahami sistem ekonomi Pancasila secara mendalam, kebanyakan para pebisnis dahulu lebih memanfaatkan kelebihan sistem ekonomi tradisional daripada sistem ekonomi Pancasila.

Maka para pebisnis disarankan mencari info-info dan ulasan mengenai sistem ekonomi Pancasila tersebut agar dapat memahaminya lebih mendalam. Berikut akan dibahas terkait definisi tentang sistem ekonomi Pancasila, tujuan sistem ekonomi Pancasila, dan penerapan sistem ekonomi Pancasila itu sendiri.

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Secara sederhana, pengertian Sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan, begitu pula dengan Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain.

Ciri-Ciri Sebuah Sistem Ekonomi Pancasila

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang seperti terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14 seperti berikut ini:

Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama.

2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam nya, dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

GBHN bab 3B No 14

Pembangunan ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi maka pengarahan dan bimbingan wajib diberikan untuk terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

jadikan saya jawaban yang cerdas

semoga Membantu