Jawaban:

Kompensasi yang dijanjikan pemerintah bagi korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan yang baru, dinilai 'membingungkan'. Selain itu korban pelanggaran HAM dalam tragedi 1965-1966 juga meminta negara mengakui kesalahan dan mengadili pelaku.

Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 35 Tahun 2020 tentang "Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban" pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020.

Dalam PP tersebut negara akan menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban dalam bentuk berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis.

Namun pemerintah diminta tidak hanya fokus dalam memenuhi setiap kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran HAM berat masa lalu dan terorisme.

maaf kalau salah. maaf juga ket agak banyak.