Jawaban:

PERSOALAN tanah secara nasional mulai menggelinding bak bola api yang siap

ditendang kemana bola itu diarahkan. Hal ini tidak lepas dari persoalan yang sampai saat ini

belum diselesaikan oleh pihak pemerintah.Program landreform yang didengungkan pemerintah

sejak reformasi bergulir hanya sekedar eforia yang tidak pernah dapat diujudkan hingga

sekarang. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana konflik lahan yang terjadi di Mesuji,warga

yang telah membangun desa,jalan,sekolah,rumah ibadah dan lahan pertanian, tiba-tiba

PT.Silvainhutani mengklaim area tersebut sebagai bagian dari wilayah konsesinya. Terhadap hal

tersebut pemerintah sudah seharusnya segera menyelesaikan konflik pertanahan semacam ini,dan

perlu diketahui konflik semacam ini tidak hanya terjadi di Mesuji,akan tetapi banyak terjadi di

tempat lain.

Tanah merupakan anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya alam yang strategis

bagi bangsa,negara dan rakyat. Dengan demikian tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai

kesejahteraan hidup bangsa. Gagasan tersebut telah menjadi amanat konstitusional sebagaimana

termaktub dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD’45 ); dalam pasal tersebut

dinyatakan bahwa “ “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.Dalam pasal tersebut

dikandung makna bahwa pemberian kekuasaan pada negara untuk mengatur sumber daya yang

terkandung diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang peruntukannya bagi

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kebutuhan akan tanah sebagai capital asset

semakin meningkat sehubungan dengan semakin instensifnya kegiatan pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pembangunan,terutama pembangunan di bidang fisik

di kota maupun didesa tentu saja banyak memerlukan tanah sebagai tempat penampungan

kegiatan pembangunan tersebut.

Semoga membantu ;)

Penjelasan: