Jawaban atas pertanyaan diatas adalah

1.  C. Tranparency International

2. A. UNCAC

3. C. Cahya H. Harefa

Penjelasan:

1. Transparency International (TI) yaitu suatu organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman bagi organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang melakukan usaha menuju organisasi yang berstruktur demokratik. Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI yaitu Laporan Korupsi Global.
2. Convention Against Corruption (UNCAC),Pada  tahun  2003, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  Konvensi  Anti Korupsi  (United Nation Convention  Against  Corruption - UNCAC) yang  bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama  melakukan langkah-langkah menghapuskan  korupsi  di  seluruh  dunia. Pada Bab 5 konvensi  tersebut  terdapat  ketentuan  tentang Pengembalian Aset (Asset  Recovery)  yang dapat memudahkan  pemerintah  di setiap negara  untuk melakukan  pengembalian  aset  hasil korupsi yang dilarikan  ke  luar  negeri  kembali  ke  negara  tempat  tindak kejahatan  korupsi dilakukan. Ide tentang pengembalian aset ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang, karena banyak aset hasil korupsi yang dilakukan di negara-negara berkembang dilarikan ke luar negeri. Padahal aset tersebut sangat dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan  bagi  negara-negara  berkembang  yang  memang  sedang  membangun  negara mereka.
3. Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi yaitu Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK; Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK; Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK; Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja; Pelaksanaan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum; Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, penyelenggaraan keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK; Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Sekretariat Jenderal; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Pelajari Lebih Lanjut:

Materi tentang Komisi Pemberatasan Korupsi

yomemimo.com/tugas/4372590

Materi tujuan dibentuknya komisi pemberatasan korupsi

yomemimo.com/tugas/25080105

Materi tentang keuntungan Indonesia setelah meratifikasi United Nation Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Anti-Korupsi

yomemimo.com/tugas/43251080

Detil Jawaban:

Kelas : SMA

Mapel : PPKn

Bab :

Kode :

#AyoBelajar