Jawaban:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jean-Jacques Rousseau agar pemerintah ada eksistensinya, Pemerintah memerlukan jatidiri khusus, suatu wawasan para anggotanya, suatu kekuatan dari dirinya sendiri untuk dapat mempertahankan kelestariannya. Eksistensi yang khusus itu mensyaratkan pelbagai majelis, dewan, kekuasaan untuk berwusyawarah, untuk menetapkan penyelesaian masalah, hak, gelar. Apa yang diungkapkan oleh filosof Prancis tersebut menjad cikal bakal konsep negara modern.

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), dilain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Dalam arti organisasi pemerintahan dengan menganut trias politika dalam konsep negaran modern ini, adanya suatu pemisahan di antara kekuasaan pembuat undang-undang (Legislatif), kehakiman (Yudikatif) dan pihak pelaksana (Eksekutif). Keduanya dipandang sebagai konsep yang ideal dalam bernegara.

Sebagaimana juga dalam tujuan negara bahwa tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Adanya pembangunan dalam Pemerintahan yang bersih yang ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia sehingga Pemerintahan yang bersih berorientasi kepada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945