1.Dibawah ini yang BUKAN prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang undangan?a.Dasar peraturannya yaitu peraturan perundang-undangan

b.Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah

c.Peraturan yang lebih lama mengesampingkan yang baru.

d.Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan yang umum

2.Produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam (seluruh anggota majelis) dan ke Luar (seluruh WN, Lembaga negara,dan lembaga masyarakat) yaitu __.

a.Ketetapan MPR

b.UU

c.PERPPU

d.PP

3.Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebbagaimana mestinya

a.UUD 1945

b.UU

c.PP

d.PERPRES

4.Beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan/amandemen UUD 195, terkecuali

a.Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

b.Tetap mempertahankan NKRI

c.Satem parlementer ditetapkan

d.Dilakukan dengan cara addendum

5.Peraturan perundang-undangan yang atedibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

a.UUD 1945

b.UU

c.perda provinsi

d.PERPES

6.Kepatuhan terhadap hukum perlu dibiasakan agar terbentuk kepribadian yang baik. Contoh pembiasaan di lingkungan masyarakat yaitu.....

a.Mengerjakan tugas tepat waktu

b.Mengantri pengambilan bantuan

c.Membuat ktp setelah berumur 17 tahun

d.Membayar iuran kebersihan melebihi waktu yang diputuskan bersama

7.Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011. ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas apa saja?

a.Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan materi Muatan

b.Dapat Dilaksanakan

c.Kejelasan Tujuan

d.Pengayoman

8.Yang termasuk kedalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan?

a.Kejelasan Tujuan

b.Pengayoman

c.Kemanusiaan

d.Bhinneka tunggal ika​