• PPKN • Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berikut yang bukan merupakan urusan pemerintahan pusat yaitu …A. AgamaB. YustisiC. Politik luar negeriD. KesehatanE. Pertahankan

Question

• PPKN • Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berikut yang bukan merupakan urusan pemerintahan pusat yaitu …A. AgamaB. YustisiC. Politik luar negeriD. KesehatanE. Pertahankan​

unknown · Accepted Answer

Jawaban:D. Kesehatan Penjelasan:Karena yang bukan urusan pemerintahan pusat yaitu kesehatan sebab kalau urusan kesehatan banyak yang menanganinya seperti pekerja rumah sakit dan masyarakat. Urusan pemerintahan pusat yaitu pertahanan, politik luar negeri, yustisi, agama jadi yang tidak aku sebutkan berarti bukan urusan pemerintahan pusat.semoga membantu :)#CMIIW

yomemimo.com

Kerjakan soal, tugas, & PR sekolah semakin mudah

• PPKN • Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan

Jawaban dan Penjelasan

Kerjakan soal, tugas, & PR sekolah semakin mudah

• PPKN • Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan

Jawaban dan Penjelasan

Video Tutorial Android dan Smartphone

Pertanyaan Lain Mata pelajaran PPKn