Jawaban:

MASA DEMOKRASI LIBERAL 17 AGUSTUS 1950 - 5 JULI 1959 Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berlaku : 1. Sistem multi partai. 2. Penyelenggaraan Pemilu I 1955 3. Kemelut politik berupa kabinet yg silih berganti. 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dampak yg ditimbulkan. 1. Sistem Multi Partai.

Pemerintah RI mengeluarkan Maklumat 3 November 1945. Maklumat itu mengenai pembentukan partai-partai politik dan berlaku kabinet parlementer di Indonesia. Sisi positif sistem multi partai : a. Menghidupkan suasana demokratis. b. Mencegah kekuasaan presiden yg terlalu besar karena wewenang pemerintahan di pegang oleh partai yg berkuasa. c. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintah. Sisi Negatif sistem ini adalah : a. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri,bukan kepentingan publik. b. Ada kecenderungan persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet. Persaingan itu berupa tindakan saling menjatuhkan. 2. Penyelenggara Pemilu I 1955. Pelaksanaan pemilu dilakukan dalam dua tahap : a. Pemilu Tahap Pertama Dilaksanakan 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. b. Pemilu Tahap Kedua Dilaksanakan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante ( Dewan Pembuat UUD ). 3. Kemelut Politik Berupa Kabinet yg Silih Berganti. Gonta ganti kabinet : a. Kabinet Natsir ( September 1950 - Maret 1951 ) b. Kabinet Sukiman ( April 1951 - April 1952 ) c. Kabinet Wilopo ( April 1952 - Juni 1953 ) d. Kabinet Ali Sastroamidjojo ( Juni 1953 - Juni 1955 ) e. Kabinet Djuanda ( April 1957 - Juli 1959 ). 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tampak yg Di Timbulkan. Dewan konstituante gagal mengambil keputusan untuk membuat UUD yg bersifat tetap. Untuk mengatasi hal tersebut pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu : 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3. Akan dibentuk MPRS DAN DPAS.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya dekrit presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, sebagai berikut : 1. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yg sesuai dengan tuntunan UUD 1945 misalnya MPRS dan DPAS. 2. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yg berkepanjangan yg membahayakan persatuan dan kesatuan. 3. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik Indonesia. 4. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. 5. Memberi kemantapan kekuasaan yg besar kepada presiden, MPR , dan lembaga tinggi negara lainnya.