JAWABAN:

• Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.

• Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan.

• Masyarakat memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.

• Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.

• Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.

• Dapat menerima perbedaan pendapat.

• Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

• Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.

• Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.

• Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara.

_____________________________

PENJELASAN:

Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik akan terwujud oleh masyarakat politik yang sudah mapan.

berikut ini contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat:

berikut ini contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat:1. Forum warga.

berikut ini contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat:1. Forum warga.2. Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya.

3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD), dan sebagainya.

3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD), dan sebagainya.4. Penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Agar perilaku partisipasi politik tersebut dilakukan sesuai dengan aturan, maka harus memperhatikan beberapa ketentuan yang meliputi:1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang partai politk dan sebagainya.3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT/RW, Peraturan Desa dan sebagainya.4. Norma-norma sosial yang berlaku.

___________________________

| | | | | | | | | | | |

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS

| | | | | | | | | | | |

___________________________