1)Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

2) 1.Hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia.

2.Hukum dibuat oleh badan berwajib.

3.Hukum bersifat memaksa.

4.Hukum terdapat sanksi tegas.

3) 1.hukum undang undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang undangan.

2.hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan peraturan kebiasaan.

3.hukum traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara negara di dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat).

4.Hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat.

4) pengertian Sistem Peradilan adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum.

5) Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

6) -Mahkamah Agung.

-Peradilan umum.

-Peradilan Agama.

-Peradilan Militer.

-Peradilan Tata Usaha Negara.

7) Pengadilan Negeri. Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN), merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota.

Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung.

8) Asas Teritorial.

Asas Persamaan Derajat.

Asas kebangsaan.

Asas keterbukaan.

Asas kepentingan umum.

9) Pasal 10 KUHP berbunyi “Pidana terdiri atas pidana pokok —pidana mati, penjara, kurungan, dan denda — dan pidana tambahan — pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

10) tidak melakukan korupsi,

membawa perlengkapan surat*saat berkendara,

tidak memakai narkoba,

tidak melakukan pembunuhan.

tidak melanggar peraturan UUD negara republik indonesia.