Jawaban:wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga. Wilayah perbatasan adalah batas kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, masyarakat perbatasan harus diberdayakan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pertahanannya, agar ikut menjaga kedaulatan negara.

Seperti diketahui, pada tanggal 3 Januari 2010 lalu, TNI telah mengirimkan sekitar 130 personelnya ke wilayah perbatasan di Ambalat, Kalimantan Timur. Sementara saat ini diketahui ada 12 titik di perbatasan yang dianggap sangat rawan terjadinya konflik. Sehingga masih banyak diperlukan personil TNI untuk menjaga wilayah perbatasan, termasuk peralatan tehnologi alutsistanya. Salah satu cara untuk membantu menjaga wilayah perbatasan dengan memberdayakan masyarakat perbatasan.

Pemerintah harus mengubah paradigma dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Persoalan perbatasan tidak melulu dilihat jangka pendek atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Tapi juga harus dilihat jangka panjang dan nilai investasi ke depannya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar DPR, Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Sabtu (16/01/2009) mengatakan bahwa menjaga kedaulatan merupakan investasi jangka panjang, yang kalau dihitung sungguh sangat menguntungkan secara ekonomi. Setidaknya ada dua keuntungan yang didapat dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di perbatasan. Pertama, memberikan perlindungan kepada warga negara. Kedua, melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman.

Kekayaan alam Indonesia dari laut yang dicuri itu sekitar Rp 40 triliun pertahun. Padahal, kalau betul kita punya anggaran Rp 40 triliun, dialokasikam untuk membangun dan melengkapi perbatasan dengan memadai, satu tahun saja sudah BEP (break event point). Karena melindungi perbatasan itu tidak sampai Rp 40 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan menjaga kedaulatan NKRI. Selain digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista), juga harus ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja teknologi. Departemen Pertahanan perlu mengalokasikan anggarannya untuk belanja teknologi, dan mempersipkan tentara diperbatasan sebagai upaya menajga kedaulatan NKRI.

Salah satu early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk pengawasan di darat dan laut. Di era modern sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kehilangan sejengkal perbatasan, karena semuanya sudah bisa dikontrol dengan teknologi.

Untuk daerah perbatasan yang rawan dan telah memiliki titik ordinat, selain dipasang sensor atau radar, perlu juga dipasang kamera. Dalam prakteknya, sensor akan mengirimkan sinyal berdasarkan waktu yang ditentukan, misalnya setiap 5 menit sekali. Sinyal itu semua dipantau oleh sistem perbatasan. Kalau di laut, bisa sensor apung atau diletakkan di suar milik kita yang sudah ada. Kalau di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian.

Saya berharap pemerintah mengubah paradigma untuk membangun daerah perbatasan dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Penting juga pemerintah untuk membangun pangkalan militer di wilayah terluar Indonesia seperti di Pulau Natuna, Sabang, Biak dan NTT. Pangkalan militer yang ada sekarang harus dikaji, karena terlalu jauh menjangkau wilayah perbatasan.

Semoga tulisan sekelumit ini bisa menjadi bahan pemikiran dan kajian pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan TNI.

Semoga membantu