Jawaban:Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan disebabkan karena UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan. Perubahan terdiri atasPasal, Pasal I berisi tentang 31 perubahan ketentuan Pasal dalam UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang :

susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

pengawasan hakim konstitusi;

masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,

syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Juli 2011 di Jakarta. UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diundangkan oleh Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 20 Juli 2011 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Unda

Penjelasan: