Sistem pemerintahan daerahyang awalnya bersifatsentralistik, dengan adanya UU No. 32 tahun 2004berubah menjadidesentralistik. Hal ini dianggap lebih mewakili aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat membuka celah bagi para koalisi elit pemerintahan daerah dengan para pengusaha di daerah tersebut untuk mengumpulkan keuntungan dari hasil Sumber Daya Alam untuk pribadi atau golongan tertentu. Solusi nyata untuk menangani masalah ini adalah perlu dibuat suatu regulasi khusus agar pemanfaatan Sumber Daya Alam di setiap daerah diawasi pula oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Pembahasan

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu agar memudahkan analisis dari kasus tersebut:

• Pemerintah pusat, adalah penguasa yang bertugas di pusat.

• Pemerintah daerah, adalah penguasa yang bertugas di daerah, seperti gubernur dan bupati.
• Sentralistik, adalah bersifat penyatuan segala sesuatu ke pusat, atau terpusat.

• Desentralistik, adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.
• Otonomi, adalah wewenang pemerintah daerah untuk mengelola  sendiri beberapa urusan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, tentu kita akan lebih memahami tentang kasus ini. Maka hal yang dilakukan adalah bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam haruslah diketahui oleh masyarakat di daerah itu sendiri, sehingga semuanya menjadi jelas dan rakyat mendapatkan apa yang menjadi haknya masing-masing. Namun sebaik apapun suatu regulasi, otonomi daerahtidak akan berjalan maksimal jika mental parapemimpin daerah tidak mememtingkan rakyatnya. karena hal yang paling mendasari keberhasilan otonomi daerahadalah kesadaran parapenguasa daerah itu sendiri.

Pelajari Lebih Lanjut

1. Materi tentang otonomi daerah yomemimo.com/tugas/1620273
2. Materi tentang otonomi daerah yomemimo.com/tugas/1675281
3. Materi tentang desentralisasi yomemimo.com/tugas/1702489

Detail Jawaban

Kelas: 9

Mapel: PPKn

Bab: Otonomi Daerah

Kode: 9.9.2

#AyoBelajar

#SPJ2