Jawaban:

Dalam bidang ekonomi, Pancasila dipakai sebagai landasan bertindak untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Landasan operasional diambil dari UUD 1945 pasal 33, yang menyebutkan bahwa

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dn dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

4. hiPerekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsif kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatan ekonomi nasional.

Ekonomi tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling membantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama.

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Senada, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan miskin kaya, pejabat atau bukan. Misalnya, saat menjaga keamanan bersama dengan ronda serta siskamling, semua warga sebaiknya ikut partisipasi.

Lembaga adat ada pula yang turut andil seperti Pecalang di Bali. Pecalang merupakan warga dari adat yang bertugas mengamankan lingkungan masyarakat Bali.

Sebagai contoh penerapan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi adalah : Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, supermarket, mall, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila diterapkan dengan cara : Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang HANKAM harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara hukum. HANKAM Negara harus diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan.

Pada HANKAM, upaya pertahanan dapat digambarkan sebagai upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal) yangmana terutama menjadi tanggung jawab TNI. Sedangkan upaya keamanan dapat digambarkan sebagai upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal) yangmana terutama menjadi tanggung jawab Polri. Meskipun upaya penegakan HANKAM menjadi tanggung jawab utama dari TNI dan Polri, tentulah tetap memerlukan dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankannya.

HANKAM harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga Negara (sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan manusia (sila keempat), dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bermasyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksutkan agar HANKAM dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara serta dalam mengayomi masyarakat.

Semoga membantu,